Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi ikon kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Janji yang dahulu dielu-elukan saat kampanye ini diharapkan menjadi solusi nyata untuk mengatasi masalah stunting, kekurangan gizi, sekaligus investasi sumber daya manusia Indonesia.
Namun, euforia itu tak berlangsung lama. Sejumlah laporan kasus keracunan massal siswa di berbagai daerah akibat konsumsi makanan MBG mengusik kepercayaan publik. Orang tua siswa, pengamat kebijakan, hingga aktivis pendidikan mulai mempertanyakan kualitas pengawasan serta profesionalitas lembaga pelaksana, yakni Badan Gizi Nasional (BGN).
Di balik itu, komposisi pejabat inti BGN juga tak luput dari kritik. Banyak kursi strategis ditempati sosok dengan latar belakang militer, kepolisian, hingga politik. Muncul pula tudingan BGN dijadikan sarana bagi-bagi jabatan untuk loyalis politik Prabowo.
Sejarah Pembentukan BGN: Lembaga Baru dengan Mandat Besar
BGN dibentuk pada 15 Agustus 2024 oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024. Lembaga ini memiliki kedudukan strategis karena langsung bertanggung jawab kepada Presiden, dengan mandat utama:
- Memastikan pemenuhan gizi masyarakat.
- Mengawasi distribusi makanan bergizi, termasuk MBG.
- Menyusun tata kelola sistem gizi nasional.
- Mengkoordinasikan kerja lintas kementerian.
Sejak awal berdiri, keberadaan BGN menuai pro-kontra. Sebagian menilai kehadirannya penting sebagai motor penggerak pemenuhan gizi. Namun, sebagian lain melihat potensi tumpang tindih dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Profil Lengkap Para Petinggi BGN
Baca Juga :
Prestasi Polda Jabar Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional Lewat Panen Raya Jagung.
9 Desa di Pangandaran yang Bakal Dilewati Tol Getaci.
1. Dadan Hindayana – Kepala BGN
Lahir di Garut, 10 Juli 1967, Dadan dikenal sebagai akademisi IPB dengan spesialisasi entomologi. Ia menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Pertanian IPB (1990), magister di Universitas Bonn Jerman (1997), dan doktor di Leibniz Universität Hannover (2000).
Sepulang ke Indonesia, ia menyelesaikan program doktor lagi di IPB. Dadan aktif menulis jurnal ilmiah internasional, mengajar di Program Pascasarjana Entomologi IPB, dan pernah menjabat Ketua STPK Banau Maluku Utara.
Dilantik Jokowi pada 19 Agustus 2024, Dadan diharapkan membawa nuansa akademis ke BGN. Namun, tantangan berat menantinya: mengembalikan kepercayaan publik setelah kasus keracunan MBG.
2. Brigjen Pol. Sony Sanjaya – Wakil Kepala BGN
Lahir di Bandung, 20 Oktober 1977. Lulusan Akademi Kepolisian 1991 dengan rekam jejak panjang di kepolisian. Pernah menjabat Kapolres Majalengka, Kapolres Bandung, Waditreskrimum Polda Jabar, Ditreskrimum Polda Aceh, hingga perwira tinggi Bareskrim Polri.
Sejak Januari 2025, Sony dipercaya menjadi Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN, sebelum akhirnya dilantik Prabowo sebagai Wakil Kepala pada reshuffle kabinet 17 September 2025.
Kehadirannya dipandang penting untuk memperkuat aspek keamanan dan distribusi, meski publik mempertanyakan relevansi latar belakang kepolisian dengan urusan gizi.
3. Nanik S. Deyang – Wakil Kepala BGN
Lahir di Madiun, 3 Januari 1968. Nanik memulai karier sebagai jurnalis di Tabloid Bangkit (Kompas Gramedia), lalu mendirikan Kelompok Media Peluang (KMP). Ia aktif dalam kegiatan sosial, pernah menjabat Wakil Ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN).
Nanik juga dikenal dekat dengan Prabowo. Pada 2019, ia menjadi Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi. Pada 2024, ia masuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, dan pada 2025 diangkat sebagai Komisaris Independen PT Pertamina.
Pada 17 September 2025, Nanik resmi dilantik sebagai Wakil Kepala BGN. Keterlibatannya menimbulkan kontroversi karena dianggap bagian dari akomodasi politik bagi loyalis Prabowo.
4. Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung – Wakil Kepala BGN
Lahir di Manado, 27 September 1960. Lulusan Akmil 1985 dengan karier militer panjang. Ia pernah menjabat Danton Yonif 507, Dandim 0505/Jakarta Timur, Danrem 142/Tatag, Pangdivif 1/Kostrad, Pangdam I/Bukit Barisan, hingga Asops Panglima TNI (2017).
Setelah pensiun, Lodewyk bergabung dengan Partai Gerindra dan menjadi Ketua Bappilu DPD Jawa Barat. Ia dilantik Prabowo sebagai Wakil Kepala BGN pada 22 Oktober 2024.
Dengan latar belakang militer dan politik, Lodewyk dinilai lebih sebagai figur politik ketimbang teknokrat gizi.
5. Brigjen (Purn) Sarwono – Sekretaris Utama BGN
Eks pejabat Kemenhan, pernah menjadi Direktur Bela Negara Ditjen Pothan. Resmi dilantik pada 31 Oktober 2024. Data LHKPN mencatat ia memiliki kekayaan Rp124 juta pada 2022.
6. Brigjen (Purn) Jimmy Alexander Adirman – Inspektur Utama BGN
Eks perwira TNI AD, pernah menjabat Direktur Material Ditjen Kuathan dan Sekretaris Ditjen Kuathan di Kemenhan. Dilantik pada 31 Oktober 2024.
7. Tigor Pangaribuan – Deputi Sistem dan Tata Kelola
Alumni Teknik Pertanian IPB (1986). Berpengalaman lebih dari 15 tahun di dunia HR multinasional seperti Schlumberger, HESS Oil & Gas, hingga SVP Human Capital PT Semen Indonesia dan PT Timah Tbk. Tigor dianggap membawa perspektif manajerial modern dalam tata kelola BGN.
8. Brigjen (Purn) Suardi Samiran – Deputi Penyediaan dan Penyaluran
Purnawirawan TNI AD, pernah menjabat Wakil Kepala Zeni Kodam Jaya. Dekat dengan Prabowo saat di Kemenhan. Kini dipercaya mengatur distribusi MBG.
9. Mayjen (Purn) Dadang Hendrayudha – Deputi Pemantauan dan Pengawasan
Lahir di Jateng, 21 Mei 1965. Lulusan Akmil 1988-B. Pernah bertugas di Kopassus, Paspampres, serta menjabat Dirjen Pothan Kemenhan (2020). Dadang juga berpengalaman di BNPT, menangani isu kontra-terorisme. Di BGN, ia memegang peran strategis dalam pengawasan MBG.
10. Nyoto Suwignyo – Deputi Promosi dan Kerja Sama
Doktor IPDN (2022) dengan predikat sangat memuaskan. Pernah menjabat Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas, serta Direktur Perencanaan di Kemendagri. Nyoto dipercaya memperkuat kerja sama BGN dengan pemerintah daerah dan mitra internasional.
Isu Bagi-Bagi Jabatan: Politik vs Profesionalisme
Kritik terbesar terhadap BGN adalah komposisi pejabatnya. Dari sepuluh posisi strategis, lebih dari separuh diisi figur berlatar belakang militer, kepolisian, dan politik. Hanya segelintir yang benar-benar berasal dari bidang gizi atau kesehatan.
Pengamat kebijakan publik menilai, hal ini menunjukkan adanya pola akomodasi politik.
“BGN seolah bukan sekadar lembaga teknis, melainkan juga tempat untuk loyalis. Publik khawatir kompetensi teknis gizi jadi nomor dua,” ujar seorang analis politik.
Nama-nama seperti Nanik S. Deyang dan Lodewyk Pusung memperkuat dugaan itu. Kedekatan mereka dengan Prabowo sudah lama diketahui publik.
Meski begitu, pihak Istana menegaskan penunjukan pejabat tetap mempertimbangkan kemampuan.
“Presiden menempatkan orang yang dianggap mampu. Aspek teknis bisa diperkuat staf profesional di bawahnya,” kata staf kepresidenan.
Kritik Publik dan Tantangan Berat
Beberapa tantangan utama BGN:
- Mengembalikan kepercayaan publik pasca kasus keracunan MBG.
- Meningkatkan transparansi pengadaan dan distribusi makanan.
- Mengurangi kesan politisasi jabatan dengan memberi ruang lebih besar bagi ahli gizi.
- Membangun koordinasi lintas kementerian agar tak tumpang tindih.
- Menjamin standar mutu makanan MBG dari hulu hingga hilir.
Jika gagal menjawab tantangan ini, MBG bisa kehilangan legitimasi sebagai program unggulan presiden.
Program Makan Bergizi Gratis adalah terobosan ambisius Presiden Prabowo. Namun, serangkaian kasus keracunan dan komposisi pejabat BGN yang sarat unsur politik membuat publik cemas.
Apakah BGN akan menjadi lembaga efektif yang memastikan gizi anak Indonesia, atau sekadar wadah bagi-bagi jabatan? Jawabannya akan ditentukan oleh kinerja nyata mereka dalam beberapa tahun ke depan.(**)
Baca Artikel Berita Menarik Lengkap Lainnya Di Swaraekslusif.com.