Jakarta, SWARA EKSLUSIF
Pemerintah Indonesia melalui Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) mengumumkan percepatan digitalisasi bantuan sosial (bansos) sebagai langkah strategis menuju sistem perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Hal ini ditegaskan oleh Ketua KPTDP Luhut Binsar Panjaitan dalam pertemuan di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Selasa (3/2/2026).
Luhut menekankan bahwa keberhasilan program percontohan (piloting) digitalisasi bansos sangat bergantung pada kolaborasi multipihak. Ia menyebut Kabupaten Banyuwangi sebagai contoh nyata keberhasilan implementasi yang patut direplikasi.
"Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN) di Kabupaten Banyuwangi juga menjadi penentu keberhasilan piloting bansos," ujar Luhut. "Ini adalah hasil dari kerja sama yang solid antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan."
BACA JUGA :
Kapolri Hadiri Rakornas Pemerintah 2026, Tegaskan Komitmen Polri Dukung Pembangunan Nasional
Bank Indonesia Siap Implementasikan "Nexus" untuk Revolusi Pembayaran Lintas Negara
Banyuwangi Jadi Model, 40 Daerah Akan Menyusul
Keberhasilan Banyuwangi dalam uji coba digitalisasi bansos sejak tahun 2025 akan dijadikan landasan untuk perluasan program ke 40 kabupaten dan kota pada tahun 2026 ini. Ekspansi ini merupakan bagian dari upaya sistematis pemerintah dalam membangun infrastruktur digital yang inklusif.
"Tujuan digitalisasi ini adalah menciptakan layanan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel dengan memanfaatkan Digital Public Infrastructure (DPI)," jelas Luhut lebih lanjut.
Masyarakat Bisa Daftar Mandiri, AI Diperlukan untuk Efektivitas Kebijakan
Dalam skema baru ini, masyarakat diberikan kemudahan akses untuk mendaftar bansos melalui portal digital perlindungan sosial, baik secara mandiri maupun dengan bantuan pendamping di pos-pos layanan terdekat. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi hambatan administratif dan mempermudah verifikasi data.
Lebih jauh, Luhut menegaskan peran penting kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam mendukung proses pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan yang lebih efektif.
"Peran AI sangat penting di sini, agar lebih efektif," pungkasnya. AI diharapkan dapat menganalisis data secara real-time, mengidentifikasi penerima yang paling membutuhkan, dan mencegah potensi duplikasi atau kebocoran dalam penyaluran bansos.
Dengan langkah percepatan ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mentransformasi sistem bantuan sosial menjadi lebih modern, terintegrasi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sekaligus mendukung visi pembangunan digital Indonesia yang inklusif.
(Red)
Sumber : Info Publik
Swara Ekslusif adalah portal berita independen yang fokus pada penyajian seputar informasi, tips, isu-isu hukum, politik, Kesehatan, Pendidikan, pemerintahan dan lain-lain di Indonesia.
© 2026 Swara Ekslusif - All Rights Reserved.